pp no 38 tahun 2007. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah. pp no 38 tahun 2007

 
13 Tahun 2006 sebagaimana telahpp no 38 tahun 2007 Dalam peraturan ini, ditetapkan standar-standar dan syarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam memilih penyedia jasa layanan konstruksi yang akan bekerja sama dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Papua

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaPP 38 tahun 2011 tentang Sungai diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 oleh Menkumham Patrialis Akbar. 6123, LL SETNEG : 24 HLM. 12 Tahun 1969; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email. 28, LN. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. 38, LN. 38: Judul: Perubahan Atas Pp No. 38, jdih. 40, LN. 38. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. AD Premier 9th floor, Jl. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kebijakan SUB SUB BIDANG 1. 28 Tahun 1999, UU No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. UU No 6 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 34 Tahun 1999;UU No 14 Tahun 1992;PP No 43 Tahun 1993;UU No 34 Tahun 2000;UU No 10 Tahun 2004;UU No 32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kali Dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 33 Tahun 2004 PP No 66 Tahun 2001;PP No 38 Tahun. go. 128 Tahun 2003 Limbah Minyak Bumi ; PP No. 5008, LL SETNEG : 6 HLM. 60 Tahun 1958; UU No. T. - 737 - AA. go. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8 Tahun 2007 16: Permen ESDM Nomor 009 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507. PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. Dengan berlakunya. 38 Tahun 2007). (PP) NO. 107 Tahun 2004, KEPRES No. Oleh Mahatma Chryshna. 2007. 02/2006. 4736, LL SETNEG : 34 HLM. 2007 No. 8 Tahun 2006; PP No. 19 Tahun 1997; UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat. 26 Tahun 2004; PP No. Peraturan Perundang-undangan. PP No. 33 Tahun 2014; PP No. Tipe Dokumen. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN 3. 1 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. Peraturan Pemerintah (PP). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Permen ESDM No. 1 Tahun 2010, Inpres No. 38. 26 Tahun 2007; PP No. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,dan Peraturan Pemerintah No. 106, TLN NO. Peraturan Pemerintah (PP) No. NOMOR 38 TAHUN 2007. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. (PP) NO. 1. TENTANG DATABASE PERATURAN. id: 34 HLM. 6123, LL SETNEG : 24 HLM. Peraturan Perundang-undangan. 32 Tahun 2004, UU No. 4676, LL SETNEG : 69 HLM. Mengubah : UU No. UU No. 38/2007 dan PP No. 36 Tahun 2009 . (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota T. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. pemerintahan (lihat lampiran PP No. 12 Tahun 2008; PP No. 5934, peraturan. id: 4 hlm. 6. 57 Tahun 2005; PP No. 2005 No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 43 Tahun 1999; Perda No. UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; dan PP Nomor 45 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan HutanUU No. Peraturan Pemerintah No. ABSTRAK PERATURAN. U. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, Diambil. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); c. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. BIMA No. 58, LN. 15 Tahun 2009; Dalam. - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :Peraturan Pemerintah (PP) No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. 8 Tahun 2009, Permendagri No. 36, LN. Status Peraturan. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 182 ayat (3) (terkait Pengawasan); • UU No. home. 95, TLN No. 58 Tahun 2005; PP No. PP 38/2007 menyatakan bahwa NSPK mengatur tentang semua urusan wajib, pilihan dan urusan sisa. 31 Tahun 1999, UU No. 206, TLN No. 39 Tahun 2007; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. Nomor. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan. 2018. PP No. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. 37, LN. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Tipe Dokumen. Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah berkunjung. 04 Tahun 2002; KEPMENKES No. Belum Tersedia. Perencanaan operasional program Pasal 15 (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa. 2002 No. 6, LN. Mohon informasi apakah PP No. pdf. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi. 2005 No. Keppres No. Glosarium. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, lebih menitikberatkan. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 2005/No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; PP No. - Dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan : Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan. 10 Tahun 2004; UU No. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) PERATURAN PEMERINTAH. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB Senin,. 2008. 79 Tahun 2005; PP No. Peraturan Perundang-undangan. 57. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. Peraturan Pemerintah (PP). 76 TLN No. 42, LN. E. PP 38 Tahun 2007. 11. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 72, TLN No. 12 Tahun 2008; PP No. atas . 84/P Tahun 2009. 23 Tahun 1992; UU No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, juga menyatakan bahwa urusan lingkungan hidup juga termasuk ke urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dari. NOMOR 23 TAHUN 2014. Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. Tempat Penetapan. 82 Tahun 2001, PP No. PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 65 Tahun 2006; Keppres No 40 Tahun 1974; Keppres No 81 Tahun 1982; Keppres No 80 Tahun 2003; Permendagri No 153 Tahun 2004; Permendagri No 7 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007. 28 Tahun 2009; PP No. 3 Tahun 2005; UU No. METADATA PERATURAN. 74 Tahun 2001 Lampiran 1 ; PP No. Text of PP No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PP No. UU No. PP ini mencabut PP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan PP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. 38 Tahun 2007; PP No. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. PP No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran. (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 42 tahun 2008; PERPRES No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3747. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 6. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2005; PP No. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. 283 kali. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,. 2008 No. 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. TENTANG. Jakarta: Dirjen PMPTK Purwanto, M. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2002 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. METADATA PERATURAN. 6. peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009: tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada depkominfo: peraturan pemerintah no. METADATA PERATURAN. 2 Tahun 2008 Pemanfaatan Limbah B3 ; Permen LH No. 35, LN.